Gempa M7,7 Guncang Flores, Pemerintah Siapkan 8 Langkah Percepatan Penanganan Bencana

Foto : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. (Bakom RI)

Okejabar.com - FLORES | Pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8) pagi. Pemerintah menyiapkan delapan langkah strategis untuk mempercepat evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar warga, distribusi bantuan hingga pemulihan awal wilayah terdampak.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan seluruh langkah tersebut harus segera dieksekusi. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8).

Langkah pertama adalah mendorong pemerintah daerah di enam kabupaten yang terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT untuk segera menetapkan status darurat bencana.

Menurut Suharyanto, kepastian status kedaruratan menjadi dasar penting agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum dan lembaga terkait dapat mengoptimalkan dukungan anggaran, bantuan teknis serta sumber daya untuk penanganan bencana.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya, bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto.

Langkah kedua, pemerintah daerah diminta mempercepat pembentukan posko satuan tugas (satgas) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan untuk membantu pengendalian operasi di lapangan.

Keberadaan posko dinilai penting agar pergerakan personel, penataan pengungsi dan distribusi bantuan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berada dalam satu komando yang terintegrasi.

“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk posko provinsi,” ujarnya.

Langkah ketiga, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Dua titik tersebut disiapkan untuk mempercepat jangkauan bantuan ke wilayah Flores bagian barat maupun timur.

Posko Labuan Bajo akan menjadi pusat pendampingan nasional, sementara Posko Maumere diarahkan untuk memperkuat pelayanan penanganan di Sikka, Nagekeo dan Ngada.

“Dua titik ini harapannya bisa mempercepat semua langkah penanganan bencana,” kata Suharyanto.

Selanjutnya, langkah keempat berkaitan dengan logistik. BNPB mengoordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebagai pusat penerimaan bantuan dari kementerian/lembaga, BUMN, swasta maupun masyarakat.

Bantuan yang terkumpul akan disalurkan menuju Flores melalui jalur udara, dengan akses utama melalui Labuan Bajo maupun Maumere.

“Semua bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelasnya.

Langkah kelima, keselamatan warga menjadi prioritas. Seluruh operasi pencarian dan pertolongan atau SAR akan berada di bawah koordinasi Basarnas dengan melibatkan TNI, Polri dan relawan.

Penyisiran terhadap lokasi terdampak akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi warga yang terjebak maupun hilang akibat gempa.

“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” tegas Suharyanto.

Sementara itu, langkah keenam pemerintah menargetkan fasilitas vital seperti listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM) dan jaringan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.

Di saat yang sama, pendataan kerusakan rumah warga diminta dilakukan sejak dini tanpa harus menunggu berakhirnya masa tanggap darurat.

Pendataan tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pembangunan hunian sementara (huntara) maupun perbaikan rumah warga yang rusak.

“Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” ujarnya.

Untuk menjangkau daerah yang sulit diakses melalui jalur darat, langkah ketujuh dilakukan dengan mengerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lintas lembaga.

TNI, Basarnas dan BNPB mengerahkan helikopter, kapal laut serta pesawat untuk mendistribusikan kebutuhan pokok, termasuk pangan, selimut dan tenda pengungsian.

BNPB menyebut TNI mengerahkan empat helikopter dan kapal laut, Basarnas mengoperasikan kapal serta pesawat, sedangkan BNPB menyiapkan dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter.

“Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” kata Suharyanto.

Terakhir, langkah kedelapan adalah pengoperasian Media Center resmi untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai perkembangan penanganan bencana.

Media Center akan menggelar press briefing setiap sore pukul 17.00 WITA. Pemerintah berharap mekanisme ini dapat mencegah simpang siur data sekaligus membendung penyebaran disinformasi di tengah masyarakat.

“Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” pungkas Suharyanto.

Delapan langkah tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya berfokus pada evakuasi korban, tetapi juga memastikan penanganan bencana berjalan dalam satu komando, distribusi bantuan menjangkau wilayah terisolasi, fasilitas vital segera dipulihkan dan proses rehabilitasi dapat dimulai sedini mungkin.

Kini, kecepatan eksekusi menjadi kunci. Setelah gempa mengguncang Flores, masyarakat terdampak membutuhkan bukan sekadar instruksi, tetapi respons nyata yang cepat, terukur dan merata hingga ke titik-titik paling sulit dijangkau.

• sumber : Bakom RI