Kasus Upah Pungut di Kabupaten Bogor Disorot, Tokoh Bogor Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi

Foto : Tokoh Bogor, Bayu Syah Johan

Okejabar.com - Bogor | Dugaan praktik korupsi yang kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapat sorotan tajam dari tokoh Bogor, Bayu Syah Johan. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak setengah-setengah dalam mengusut setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Bayu menilai munculnya kembali isu dugaan korupsi menunjukkan masih adanya persoalan tata kelola pemerintahan yang harus mendapat perhatian serius. 

Menurutnya, kasus-kasus yang pernah terjadi semestinya menjadi pelajaran agar praktik serupa tidak kembali berulang.

Ia berharap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

“Kalau memang ada dugaan korupsi, harus diusut secara profesional dan tegas. Jangan sampai ada intervensi,” ujar Bayu, Senin (24/8/2026).

Sorotan Bayu salah satunya diarahkan terhadap dugaan praktik upah pungut yang disebut-sebut melibatkan aliran uang dari kalangan kontraktor. 

Ia menilai persoalan tersebut perlu dibuka secara terang agar masyarakat mengetahui apakah praktik tersebut benar terjadi, siapa yang terlibat, serta ke mana aliran dananya.

Bayu bahkan menyebut nilai uang yang berpotensi terkumpul bukan dalam jumlah kecil jika praktik tersebut berlangsung secara sistematis dan dikaitkan dengan besarnya APBD Kabupaten Bogor yang mencapai belasan triliun rupiah.

“Jika dihitung, itu bukan satu atau dua miliar, tapi bisa ratusan miliar. Dan saya tidak tahu itu uang siapa,” tegasnya.

Meski demikian, Bayu menekankan bahwa sorotannya bukan ditujukan untuk menuduh pihak tertentu. Ia justru menyatakan keyakinannya bahwa Bupati dan Wakil Bupati Bogor memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan tidak mungkin terlibat dalam praktik korupsi.

Karena itu, menurut Bayu, dugaan adanya aliran uang tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan yang objektif, bukan sekadar menjadi isu di tengah masyarakat.

“Yang penting dibuka dan diperiksa. Kalau memang tidak ada, ya harus dibuktikan tidak ada. Kalau ada, siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab,” katanya.

Selain persoalan dugaan korupsi, Bayu juga menyoroti pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor. 

Ia menilai pembangunan masih cenderung terkonsentrasi di kawasan Cibinong dan Babakan Madang, sementara sejumlah wilayah di bagian timur dan barat dinilai belum memperoleh pembangunan yang seimbang.

Ia mendorong Pemkab Bogor memperbanyak pembangunan infrastruktur berskala besar yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar mengejar jumlah proyek.

Kualitas pekerjaan juga menjadi perhatian. Bayu menyinggung adanya proyek jalan yang menurutnya mengalami kerusakan hanya beberapa bulan setelah selesai dikerjakan.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada serapan anggaran dan kuantitas pekerjaan. Kualitas, ketahanan dan manfaat jangka panjang harus menjadi ukuran utama.

“Jangan sampai jalan baru selesai beberapa bulan sudah rusak. Masyarakat yang akhirnya dirugikan,” ujarnya.

Bayu kembali meminta KPK mengerahkan tenaga profesional untuk mengusut dugaan praktik korupsi di Kabupaten Bogor secara menyeluruh. 

Ia menilai langkah tegas diperlukan untuk menciptakan efek jera sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah tokoh masyarakat sebelumnya pernah dijanjikan ruang untuk menyampaikan masukan terkait pembangunan daerah. Namun, hingga kini ruang tersebut belum terealisasi.

Padahal, menurut Bayu, keterlibatan masyarakat dan tokoh daerah dalam memberikan kritik serta masukan merupakan bagian penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

“Masukan itu sebenarnya sangat berharga agar korupsi tidak terjadi lagi di Kabupaten Bogor,” pungkasnya. (*)