Kasus Dugaan Manipulasi SPMB Online di Kabupaten Karawang Memasuki Babak Baru

Foto : Komisioner Komnas PA Jawa Barat, Wawan. (Ist)

Okejabar.com - Karawang | Kasus dugaan manipulasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) online di Kabupaten Karawang memasuki babak baru. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Jawa Barat secara tegas menyatakan sikap dan meminta adanya investigasi menyeluruh atas kejadian yang merugikan hak-hak pendidikan anak tersebut. Pernyataan resmi ini disampaikan langsung oleh Komisioner Komnas PA Jawa Barat, Wawan, pada Rabu 24 Juni 2026.

Dalam keterangannya, Wawan menekankan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional setiap anak yang telah dijamin oleh undang-undang. 

Ia menyoroti bahwa sistem SPMB online yang seharusnya dirancang untuk mempermudah dan memberikan keadilan bagi seluruh peserta, justru diduga dimanipulasi oleh oknum untuk kepentingan tertentu. 

"Pendidikan adalah hak konstitusional setiap anak yang dijamin oleh undang-undang. Sistem SPMB online yang seharusnya diciptakan untuk mempermudah dan memberikan keadilan, tidak boleh diakali oleh oknum mana pun untuk kepentingan tertentu," tegasnya.

Salah satu poin utama dalam pernyataan sikap tersebut adalah desakan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang segera melakukan investigasi internal yang menyeluruh. Komnas PA menilai bahwa perbaikan teknis semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ini. 

Disdik diwajibkan untuk melakukan audit forensik digital terhadap sistem SPMB 2026/2027 guna mengungkap celah dan memastikan transparansi proses.

Audit forensik ini dinilai krusial untuk membuka log system yang dapat melacak aktivitas mencurigakan. Dengan demikian, dapat diketahui secara benderang siapa pelaku, kapan waktu, dan perangkat apa yang digunakan saat mengubah password milik siswa secara sepihak. 

"Kita harus melihat secara benderang siapa yang bersalah dan harus bertanggung jawab atas carut-marutnya dunia pendidikan di Karawang saat ini," ujar Wawan menegaskan.

Selain mendesak Dinas Pendidikan, Komnas PA Jawa Barat juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang telah diambil. Dukungan ini menyusul adanya laporan pengaduan dengan nomor LAPDU/658/VI/2026/Reskrim yang dilayangkan oleh orang tua siswa ke Satreskrim Polres Karawang. Komnas PA meminta pihak kepolisian untuk bergerak cepat melakukan tindak lanjut hukum.

Pemeriksaan diminta untuk menjangkau semua pihak terkait, mulai dari operator sekolah asal hingga pejabat dinas yang berwenang. Jika terbukti ada manipulasi data elektronik demi keuntungan sepihak atau praktik pungutan liar dalam pendaftaran kolektif, maka pelaku harus ditindak dengan pidana tegas.

 "Kami meminta pihak kepolisian untuk bergerak cepat melakukan tindak lanjut hukum dan memeriksa pihak-pihak terkait... Pelaku harus ditindak pidana tegas agar ada efek jera," tambahnya.

Di luar aspek hukum dan birokrasi, Komnas PA juga menyoroti dampak psikologis yang dialami oleh para siswa korban manipulasi. Mengetahui diri mereka terhambat untuk masuk ke sekolah negeri impian karena ulah orang dewasa, tentu menjadi pukulan berat bagi mental anak. 

Oleh karena itu, mereka meminta Dinas Pendidikan untuk berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Karawang.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan program pendampingan psikologis atau trauma healing bagi anak-anak yang gagal atau terhambat dalam proses pendaftaran seleksi. 

Negara harus hadir untuk memastikan kondisi psikologis mereka tetap stabil dan hak mereka untuk mendapatkan sekolah tidak hangus akibat kecurangan orang dewasa. 

"Negara harus hadir untuk memastikan kondisi psikologis mereka tetap stabil dan hak mereka untuk mendapatkan sekolah tidak hangus akibat kecurangan orang dewasa," pungkas Wawan.

Komnas PA Jawa Barat berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan tidak ada hak anak yang terampas. 

"Komnas PA Jawa Barat akan mengawal ketat kasus ini. Jangan sampai hak anak-anak Karawang untuk mengenyam pendidikan dirampas oleh ego kelompok, komersialisasi terselubung, maupun lemahnya keamanan sistem administrasi sekolah," tutup pernyataan resmi tersebut.  (Surya)