Krisis Air Bersih Menghantui Karawang, Pamsimas Kehilangan Kepercayaan Warga

Foto : pertemuan kedua Forum Civil Society Organization (CSO) WASH (Water, Sanitation, Hygiene) yang digelar di Front One Akshaya Hotel Karawang, Selasa (25/8/2026).

Okejabar.com - Karawang | Akses air bersih, sanitasi layak, dan pengelolaan sampah berkelanjutan masih menjadi pekerjaan rumah serius di Kabupaten Karawang. Di tengah pembangunan yang terus bergerak, sebagian warga justru masih berhadapan dengan persoalan paling mendasar: air yang tak layak diminum dan sampah yang tak kunjung tertangani.

Persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan kedua Forum Civil Society Organization (CSO) WASH (Water, Sanitation, Hygiene) yang digelar di Front One Akshaya Hotel Karawang, Selasa (25/8/2026).

Forum ini mempertemukan elemen masyarakat dari kawasan pesisir, dataran rendah hingga pegunungan untuk mengonsolidasikan temuan lapangan sekaligus menyusun agenda advokasi terkait hak masyarakat atas air bersih, sanitasi dan lingkungan yang sehat.

Gerakan tersebut bukan muncul secara tiba-tiba. Advokasi berawal dari pemetaan partisipatif yang dilakukan KPPI Karawang bersama Perkumpulan Inisiatif di Dusun Tanah Timbul, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, pada 2025.

Dari pemetaan itu, persoalan air, sanitasi dan sampah kemudian berkembang menjadi agenda bersama masyarakat melalui aksi komunitas dan pembentukan Forum CSO WASH.

Air Payau, Pamsimas Kehilangan Kepercayaan Warga

Kawasan pesisir menjadi salah satu titik paling krusial. Kondisi geografis membuat sumber air tanah di wilayah tersebut cenderung berasa payau sehingga membutuhkan teknologi pengolahan tertentu agar dapat memenuhi standar air untuk kebutuhan masyarakat.

Masalah menjadi lebih pelik ketika infrastruktur air bersih berbasis masyarakat juga mengalami penurunan kinerja.

Perwakilan KKM Bayu Urip mengungkapkan, fasilitas Pamsimas yang sebelumnya dirancang melayani sekitar 200 hingga 250 kepala keluarga dengan tarif Rp2.000 per meter kubik kini hanya menyisakan 45 KK sebagai konsumen.

“Air yang awalnya layak konsumsi kini terasa getir saat diminum. Ini bukan karena kandungan kapur, tapi penyebab pastinya belum diketahui. Akibatnya, hanya 45 KK yang menjadi konsumen,” jelasnya.

Penurunan jumlah pelanggan tersebut menjadi gambaran betapa kepercayaan masyarakat terhadap layanan air bersih ikut tergerus.

Untuk memulihkan kualitas sumber air, diperlukan pengeboran ulang dengan estimasi biaya mencapai Rp100 juta.

Tanpa intervensi pemerintah daerah, fasilitas yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tersebut terancam berhenti beroperasi dan berubah menjadi infrastruktur yang kehilangan fungsi.

Ironisnya, persoalan bukan terletak pada ada atau tidaknya fasilitas, tetapi pada keberlanjutan dan kualitas layanan yang diterima warga.

Sanitasi Pesisir Butuh Teknologi yang Tepat

Forum CSO WASH tidak hanya memetakan masalah, tetapi juga membahas sejumlah alternatif solusi yang dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Salah satunya adalah teknologi tangki septik tiga pipa konsentris dengan tambahan bakteri pengurai awal. Sistem ini ditujukan untuk membantu pengolahan limbah black water dan grey water secara lebih efisien, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah yang memiliki karakter pasang surut.

Forum juga mendiskusikan instalasi kedap udara untuk mengolah sampah organik dan kotoran ternak melalui proses fermentasi anaerobik.

Teknologi tersebut berpotensi menghasilkan biogas metana sebagai energi alternatif sekaligus slurry yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik.

Dengan pendekatan tersebut, persoalan limbah tidak hanya dipandang sebagai beban, tetapi dapat diubah menjadi sumber energi dan produk bernilai guna.

Warga Sudah Mengolah Sampah, Pasarnya Tidak Ada

Persoalan lain yang mengemuka adalah masih maraknya tumpukan sampah liar.

Keterbatasan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan persoalan biaya retribusi menjadi bagian dari rantai masalah pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

Padahal, warga mulai melakukan berbagai inovasi.

Sampah organik diolah menjadi eco-enzyme, sedangkan sampah anorganik dimanfaatkan sebagai bahan baku paving block.

Namun, inovasi tersebut kembali terbentur persoalan klasik: produk ada, tetapi pasar tidak tersedia.

Produk paving block hasil daur ulang belum memiliki pembeli tetap atau offtaker. Akibatnya, kegiatan pengolahan sampah belum mampu berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

Forum menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Masyarakat tidak cukup hanya diminta memilah dan mengolah sampah. Pemkab Karawang juga harus hadir menciptakan pasar (market creation) bagi produk hasil pengolahan limbah.

Jika pemerintah mampu membuka akses pasar, produk daur ulang dapat memiliki nilai ekonomi, sementara volume sampah yang berakhir di lingkungan dapat ditekan.

Advokasi Warga Mulai Menyasar APBD

Forum CSO WASH juga mulai memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Pada sesi akhir pertemuan, moderator Erik Ramdani memberikan pemahaman teknis mengenai perencanaan serta alur penganggaran melalui APBD.

Pengetahuan tersebut menjadi modal penting agar perjuangan masyarakat tidak berhenti pada keluhan, tetapi mampu diterjemahkan menjadi usulan kebijakan yang berbasis data dan solusi.

Dengan memahami mekanisme APBD, masyarakat diharapkan dapat mengawal kebutuhan air bersih, sanitasi dan pengelolaan sampah sejak tahap perencanaan hingga penganggaran.

Seluruh catatan lapangan dan hasil diskusi dalam pertemuan kedua akan dirangkum menjadi bahan rekomendasi pada pertemuan ketiga Forum CSO WASH.

Rekomendasi tersebut nantinya menjadi dasar advokasi kepada Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pesannya jelas: warga sudah mengidentifikasi masalah dan bahkan menawarkan solusi. Kini pemerintah yang ditunggu untuk membuktikan apakah persoalan air bersih, sanitasi dan sampah benar-benar menjadi prioritas kebijakan atau sekadar kembali masuk daftar pekerjaan rumah tahunan.

Sebab, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari gedung, jalan dan kawasan industri yang tumbuh. Ketika sebagian warga masih kesulitan mendapatkan air layak minum dan hidup berdampingan dengan tumpukan sampah, ada persoalan mendasar yang belum selesai.

Dan bagi warga pesisir Karawang, yang dibutuhkan bukan lagi sekadar janji—melainkan air bersih yang mengalir, lingkungan yang sehat, dan kebijakan yang benar-benar bekerja. (*)