Pamsimas Tak Lagi Layak Minum, Warga Pesisir Karawang Minta Solusi Nyata Bukan Sekadar Program

Foto : Pertemuan Kedua Forum Civil Society Organization (CSO) WASH (Water, Sanitation, Hygiene) yang digelar di Front One Akshaya Hotel Karawang, Selasa (25/8/2026).

Okejabar.com - Karawang | Di tengah geliat pembangunan Kabupaten Karawang, warga pesisir masih dihadapkan pada persoalan mendasar yang tak kunjung tuntas: air bersih dan lingkungan yang bebas dari sampah.

Kondisi tersebut mencuat dalam Pertemuan Kedua Forum Civil Society Organization (CSO) WASH (Water, Sanitation, Hygiene) yang digelar di Front One Akshaya Hotel Karawang, Selasa (25/8/2026).

Forum tersebut mengungkap sejumlah persoalan serius yang dialami masyarakat pesisir, khususnya terkait kualitas air, sanitasi, serta pengelolaan sampah. 

Temuan itu menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Karawang agar tidak membiarkan persoalan kebutuhan dasar masyarakat berlarut-larut.

Gerakan advokasi ini berawal dari penelusuran di tingkat akar rumput pada 2025. Saat itu, ibu-ibu KPPI Karawang bersama Perkumpulan Inisiatif melakukan pemetaan kondisi lingkungan di Dusun Tanah Timbul, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan.

Dari proses tersebut kemudian lahir Forum CSO WASH sebagai wadah advokasi masyarakat untuk mendorong penyelesaian persoalan air, sanitasi, dan kebersihan lingkungan secara lebih terukur.

Pamsimas Terancam Mandek

Salah satu persoalan paling mengkhawatirkan adalah kondisi air tanah di wilayah pesisir yang mulai terasa payau.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang semula diharapkan menjadi solusi justru menghadapi persoalan serius.

Perwakilan KKM Bayu Urip mengungkapkan, fasilitas Pamsimas yang awalnya ditargetkan melayani sekitar 200 hingga 250 kepala keluarga kini terancam tidak berfungsi optimal.

“Air yang awalnya layak konsumsi kini terasa getir saat diminum. Ini bukan karena kandungan kapur, tapi penyebab pastinya belum jelas. Akibatnya, pelanggan menyusut drastis, tinggal 45 KK,” ungkapnya.

Kondisi tersebut membuat keberlanjutan fasilitas Pamsimas berada di ujung tanduk. Untuk mengatasinya, diperlukan pengeboran ulang dengan estimasi biaya mencapai Rp100 juta.

Tanpa dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah, fasilitas yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu dikhawatirkan berubah menjadi infrastruktur mangkrak tanpa manfaat.

Persoalan ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas. Pemerintah juga harus memastikan kualitas sumber air, keberlanjutan pengelolaan, serta kemampuan masyarakat memperoleh layanan air yang layak.

Teknologi Tepat Guna Jadi Pilihan

Forum CSO WASH juga mendorong penerapan teknologi sanitasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir yang memiliki keterbatasan lahan dan kerap menghadapi persoalan pasang surut.

Salah satu teknologi yang didorong adalah penggunaan tangki septik tiga pipa konsentris yang dilengkapi rekayasa bakteri pengurai.

Teknologi tersebut dinilai dapat membantu mengolah limbah black water dari toilet maupun grey water dari aktivitas dapur dan mencuci secara lebih cepat, sehingga dapat menjadi alternatif sistem sanitasi yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

Selain sanitasi, forum juga mendorong pengolahan sampah organik dan kotoran ternak menjadi biogas metana untuk kebutuhan memasak. Hasil sampingnya berupa slurry juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik.

Namun, persoalan sampah di wilayah pesisir masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Gunungan sampah liar masih ditemukan di sejumlah lokasi akibat minimnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sementara persoalan retribusi juga dinilai menjadi salah satu kendala bagi masyarakat.

Warga Berinovasi, Tapi Pasarnya Mana?

Menariknya, masyarakat sebenarnya tidak tinggal diam.

Sejumlah warga telah mulai mengolah sampah organik menjadi eco-enzyme. Sampah plastik pun dicoba diolah menjadi paving block.

Namun, inovasi tersebut kembali terbentur persoalan klasik: tidak adanya pembeli tetap atau offtaker.

Forum menilai pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat memilah dan mengolah sampah. Jika ingin ekonomi sirkular berjalan, pemerintah harus ikut menciptakan pasar bagi produk hasil pengolahan sampah masyarakat.

Tanpa pasar, inovasi warga berisiko berhenti sebagai kegiatan sporadis.

Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan market creation dengan membuka akses pemasaran dan memastikan produk daur ulang memiliki nilai ekonomi yang jelas.

Dengan cara tersebut, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi beban masyarakat, tetapi dapat berubah menjadi sumber pendapatan sekaligus solusi lingkungan.

Advokasi Warga Mulai Masuk Ranah APBD

Pertemuan tersebut tidak berhenti pada pemetaan masalah. Forum juga membekali masyarakat mengenai alur perencanaan dan penganggaran daerah melalui APBD.

Langkah ini penting agar aspirasi warga tidak lagi sebatas keluhan, melainkan disampaikan berdasarkan data, kebutuhan nyata, serta kerangka kebijakan dan hukum yang jelas.

Dipandu Erik Ramdani sebagai moderator, forum merumuskan berbagai temuan untuk dibawa dalam pertemuan ketiga.

Kini, persoalan air bersih, sanitasi dan sampah di wilayah pesisir Karawang berada di hadapan pemerintah daerah.

Warga sudah bergerak, melakukan pemetaan, berinovasi dan menyampaikan solusi. Tinggal menunggu apakah Pemkab Karawang akan meresponsnya dengan kebijakan dan anggaran yang nyata.

Sebab, air bersih dan lingkungan sehat bukan kemewahan. Keduanya merupakan kebutuhan dasar yang semestinya dapat dinikmati seluruh warga Karawang, termasuk mereka yang tinggal di kawasan pesisir.

Jangan sampai pembangunan terus bergerak maju, sementara warga pesisir justru masih berjuang mendapatkan air yang layak diminum dan lingkungan yang layak dihuni. (*)