RSUD Idham Chalid Buka Forum Publik, Kritik dan Pengalaman Pasien Jadi Pijakan Evaluasi

Foto : Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Selasa (11/8/2026). Forum menjadi momentum bagi manajemen rumah sakit untuk mendengar langsung suara pengguna layanan sekaligus menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi peningkatan mutu pelayanan. (Istimewa)

Okejabar.com - Bogor | RSUD Dr. K.H. Idham Chalid Kabupaten Bogor membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengalaman dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Langkah tersebut dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Selasa (11/8/2026). Forum menjadi momentum bagi manajemen rumah sakit untuk mendengar langsung suara pengguna layanan sekaligus menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi peningkatan mutu pelayanan.

Tak sekadar forum seremonial, FKP tersebut mempertemukan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi profesi, aparat kewilayahan, BPJS Kesehatan, organisasi kepemudaan, media massa hingga pasien dan keluarga pasien.

Sejumlah pihak yang hadir antara lain perwakilan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Plt. Kepala Bidang PIKP Diskominfo Kabupaten Bogor, Plt. Camat Ciawi, unsur Polsek dan Koramil Ciawi, BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor, akademisi Universitas Pakuan dan Universitas Djuanda, organisasi profesi kesehatan, kepala puskesmas, Sekretaris MUI Kecamatan Ciawi, Aliansi Masyarakat Bogor Selatan, KNPI Kecamatan Ciawi, jurnalis serta perwakilan pasien dan keluarga pasien.

Dari internal rumah sakit, kegiatan dihadiri jajaran manajemen RSUD Dr. K.H. Idham Chalid, Komite Medik, Komite Mutu, Komite Satuan Pengawasan Internal (SPI) serta keluarga besar rumah sakit.

Forum berlangsung terbuka dengan mengedepankan dialog konstruktif dan berorientasi pada solusi. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan pengalaman, harapan maupun evaluasi terhadap berbagai aspek pelayanan.

Plt. Direktur RSUD Dr. K.H. Idham Chalid, dr. Agus Fauzi, M.Kes., menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan rumah sakit seorang diri.

Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, masyarakat, pasien, keluarga pasien serta seluruh pemangku kepentingan.

“Pelayanan kesehatan yang berkualitas membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh pihak. Karena itu, forum seperti ini penting untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan, harapan, maupun evaluasi dari masyarakat,” ujar Agus.

Ia menegaskan setiap masukan yang muncul dalam FKP tidak semata-mata dipandang sebagai kritik, melainkan sebagai instrumen untuk melihat kualitas pelayanan dari sudut pandang pengguna layanan.

Karena itu, manajemen RSUD berkomitmen menjadikan berbagai aspirasi tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan.

Komitmen tersebut mencakup penguatan mutu dan keselamatan pasien, pembenahan tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia hingga pengembangan inovasi pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Forum tersebut juga menegaskan bahwa kualitas pelayanan rumah sakit tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan fasilitas maupun kelengkapan prosedur.

Lebih dari itu, pengalaman masyarakat ketika menerima pelayanan menjadi salah satu indikator penting untuk melihat apakah layanan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Karena itu, tantangan terbesar setelah FKP bukan lagi sekadar mendengar aspirasi, melainkan memastikan setiap masukan diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang jelas, terukur dan dapat dirasakan masyarakat.

RSUD Dr. K.H. Idham Chalid berharap FKP dapat menjadi bagian dari mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. 

Dengan begitu, komunikasi antara rumah sakit dan masyarakat tidak berhenti pada satu agenda, tetapi terus berlangsung untuk mengawal peningkatan kualitas pelayanan.

Manajemen rumah sakit juga berupaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dengan membuka ruang partisipasi bagi berbagai unsur masyarakat.

Sinergi dengan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, akademisi, organisasi profesi, media, aparat kewilayahan hingga kelompok masyarakat dinilai penting untuk memastikan pembenahan pelayanan dilakukan secara komprehensif.

Dengan demikian, FKP diharapkan tidak berakhir sebagai agenda formalitas, tetapi menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut konkret.

RSUD Dr. K.H. Idham Chalid menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, transparan, responsif, aman dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pelayanan kesehatan bukan hanya terlihat dari seberapa lengkap fasilitas yang dimiliki rumah sakit, tetapi dari seberapa besar masyarakat merasa dilayani, dihargai, aman dan mendapatkan manfaat nyata. (*)