DPN-JWI Serahkan Mandat DPW Jawa Barat, Faisal Haris Diminta Perkuat Konsolidasi dan Independensi Pers

Foto : Acara penyerahan mandat organisasi kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) JWI Jawa Barat di Hotel Amaris Juanda, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026). (Istimewa)

Okejabar.com - JAKARTA | Dewan Pimpinan Nasional Jajaran Wartawan Indonesia (DPN-JWI) mulai memperkuat struktur organisasi di tingkat wilayah. Langkah tersebut ditandai dengan penyerahan mandat organisasi kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) JWI Jawa Barat di Hotel Amaris Juanda, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).

Penyerahan mandat itu menjadi titik awal konsolidasi JWI di Jawa Barat sekaligus menegaskan komitmen organisasi untuk membangun struktur yang solid, profesional, serta mampu menjaga independensi pers di tengah tantangan dunia jurnalistik yang semakin kompleks.

Acara dipandu langsung Sekretaris Jenderal DPN-JWI, Lindayani Ritonga, S.E., M.M. Sementara mandat kepengurusan DPW JWI Jawa Barat diserahkan kepada Faisal Haris.

Ketua Umum DPN-JWI, Ir. Maxmillian A.X. Apituley, M.T., menegaskan bahwa mandat tersebut bukan sekadar formalitas organisasi. Menurutnya, mandat merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang harus segera diterjemahkan melalui kerja nyata di tingkat wilayah.

“Mandat ini merupakan amanah dan kepercayaan organisasi. Kami berharap DPW JWI Jawa Barat dapat segera melakukan konsolidasi, membentuk kepengurusan yang solid dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak,” ujar Maxmillian.

Ia menekankan, penguatan struktur organisasi harus berjalan beriringan dengan komitmen menjaga nama baik JWI serta menjunjung tinggi profesionalisme dan independensi pers.

“Yang paling penting adalah menjaga nama baik organisasi serta menjunjung tinggi profesionalisme dan independensi pers,” tegasnya.

Pesan serupa disampaikan Ketua Dewan Pembina DPN-JWI, M. Said Hanafi, S.H., M.H. Ia meminta jajaran DPW JWI Jawa Barat tidak hanya mengejar penguatan struktur, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas organisasi tetap berada dalam koridor Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan hukum pers yang berlaku di Indonesia.

“Segera bentuk kepengurusan yang mengacu pada AD/ART JWI. Jaga soliditas dan patuhi landasan hukum pers. Ini penting demi menjaga marwah profesi wartawan,” kata Said Hanafi.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi penting bagi organisasi kewartawanan agar keberadaannya tidak berhenti pada simbol kelembagaan, tetapi benar-benar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan profesionalisme insan pers.

Penyerahan mandat tersebut sekaligus menjadi simbol dimulainya tanggung jawab baru DPW JWI Jawa Barat untuk membangun organisasi yang lebih terstruktur dan dinamis.

JWI mengusung jargon “Bersama Membangun Organisasi, Memperkuat Profesionalisme dan Independensi Pers” sebagai pijakan dalam menjalankan roda organisasi.

Faisal Haris menyatakan siap menjalankan mandat yang diberikan DPN-JWI. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah membangun konsolidasi internal sekaligus mempersiapkan struktur kepengurusan DPW JWI Jawa Barat.

“Kami siap menjalankan amanah yang diberikan DPN JWI. Setelah mandat ini diterima, kami akan melakukan konsolidasi dan mempersiapkan struktur organisasi DPW JWI Jawa Barat sesuai arahan DPN,” ujar Faisal.

Ia juga mengajak seluruh elemen organisasi untuk membangun sinergi dan menjaga soliditas agar JWI Jawa Barat dapat tumbuh menjadi organisasi yang kuat dan profesional.

“Kami berharap seluruh elemen dapat bersinergi untuk membangun JWI yang semakin kuat dan profesional,” katanya.

Dengan diterimanya mandat tersebut, bola kini berada di tangan jajaran DPW JWI Jawa Barat. Konsolidasi, pembentukan struktur, dan penguatan kapasitas organisasi menjadi pekerjaan awal yang harus segera diwujudkan.

Lebih dari sekadar membentuk kepengurusan, tantangan JWI ke depan adalah memastikan jargon profesionalisme dan independensi pers benar-benar hadir dalam praktik. 

Sebab, marwah organisasi kewartawanan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kuatnya struktur, tetapi juga oleh integritas, kualitas jurnalistik, dan keberanian menjaga independensi. (***)