Komisi III DPR RI Gelar Monitoring di Jabar, Sinergi APH Hingga Integritas Diuji

Foto : Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah Jawa Barat, Kamis (17/9/2026)

Okejabar.com - Bandung | Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah Jawa Barat, Kamis (17/9/2026). Pertemuan yang digelar di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut menjadi bagian dari agenda monitoring terhadap ekosistem penegakan hukum yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas.

Kajati Jawa Barat M. Teguh Darmawan didampingi Wakajati Dr. Desy Meutia Firdaus menerima langsung rombongan Komisi III DPR RI. Kegiatan tersebut turut dihadiri para Asisten Kejati Jabar serta seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Jawa Barat.

Rombongan Komisi III DPR RI dipimpin Ketua Tim Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan sejumlah anggota Komisi III.

Hadir pula Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., beserta jajaran serta Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol. Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si.

Dalam forum tersebut, Kajati Jabar memaparkan sejumlah aspek penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, termasuk efektivitas koordinasi pada tahap pra-penuntutan serta hubungan kerja antara Kejati Jabar, Polda Jabar, dan BNNP Jabar.

Koordinasi lintas aparat penegak hukum tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan penafsiran hukum sekaligus mendukung harmonisasi dalam sistem peradilan pidana.

Tak hanya persoalan koordinasi, evaluasi terhadap fungsi penuntutan juga menjadi bagian pembahasan. Profesionalitas Jaksa Penuntut Umum, kebijakan penuntutan yang berkeadilan, tertib administrasi, hingga dukungan sarana dan prasarana menjadi sejumlah aspek yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut.

Integritas aparat penegak hukum juga menjadi perhatian serius.

Kejati Jabar menyoroti pentingnya pencegahan praktik transaksional dalam penanganan perkara, penguatan disiplin aparat, serta kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat di Jawa Barat juga turut mendapat tanggapan dalam forum kunjungan kerja tersebut.

Pertemuan antara Komisi III DPR RI dengan jajaran penegak hukum di Jawa Barat ini diharapkan tidak berhenti pada forum koordinasi semata. 

Sinergi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus mendorong penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Melalui monitoring tersebut, koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, BNN, dan DPR RI diharapkan semakin solid dalam menjaga harmonisasi penegakan hukum serta mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat. (*)