LPG 3 Kg di Purwakarta Jadi Sorotan, Data Kuota Tak Sejalan dengan Keluhan Pangkalan

Foto : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Putra Siliwangi ke DPRD Kabupaten Purwakarta dalam audiensi yang digelar Rabu (16/9/2026).

Okejabar.com - Purwakarta  | Polemik distribusi LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) kembali mencuat di Kabupaten Purwakarta. Di tengah klaim penyerapan kuota masih aman, sejumlah pemilik pangkalan justru mengeluhkan pasokan yang disebut mengalami overload atau “banjir” LPG di sejumlah wilayah.

Persoalan tersebut dibawa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Putra Siliwangi ke DPRD Kabupaten Purwakarta dalam audiensi yang digelar Rabu (16/9/2026).

Pertemuan dihadiri Ketua LPKSM Putra Siliwangi Aan Sujiana beserta jajaran, Ketua Komisi II DPRD Purwakarta Devi Mutiara Sari, Asisten Daerah, Kejaksaan, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta sejumlah pemilik pangkalan LPG.

Aan mengatakan, keluhan terkait ketidaksesuaian distribusi LPG 3 kg telah berlangsung sekitar tiga bulan terakhir.

Menurutnya, persoalan bukan semata-mata soal ada atau tidaknya kuota, tetapi bagaimana pasokan tersebut didistribusikan hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Antara kuota dan pendistribusian di lapangan tidak sesuai. Ada yang mengalami overload atau banjir,” ujar Aan.

Data Pertamina dan Keluhan Pangkalan Berbeda

Dalam audiensi tersebut, perwakilan Pertamina Patra Niaga menyampaikan terdapat 17 agen dan 761 pangkalan LPG yang memperoleh pasokan melalui empat Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).

Dari Januari hingga September 2026, penyerapan LPG disebut baru mencapai sekitar 72 persen dari kuota yang tersedia. Dengan angka tersebut, sisa kuota dinilai masih mencukupi hingga akhir tahun.

Namun, angka penyerapan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan yang disampaikan para pemilik pangkalan.

Aan menilai data kuota secara administratif belum tentu menggambarkan kondisi riil distribusi di lapangan. Sebab, persoalan yang terjadi justru muncul di tingkat pangkalan dan desa.

“Untuk saat ini ada beberapa titik di kecamatan yang berbeda mengalami overload atau banjir yang dikeluhkan para pangkalan,” ungkapnya.

Di satu sisi terdapat wilayah yang disebut mengalami kelebihan pasokan. Di sisi lain, LPKSM Putra Siliwangi menemukan wilayah yang justru masih kekurangan LPG 3 kg.

Bahkan, Aan mengungkapkan terdapat desa yang hingga kini belum memiliki pangkalan LPG.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi LPG bersubsidi tidak berhenti pada besaran kuota nasional maupun kabupaten. Distribusi dan pemerataan di tingkat wilayah menjadi titik persoalan yang perlu dibenahi.

DPRD Janji Evaluasi, Distribusi Diminta Tepat Sasaran

Aan mengatakan, audiensi menghasilkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mengevaluasi persoalan distribusi LPG 3 kg sekaligus menindaklanjuti keluhan para pemilik pangkalan.

Ketua Komisi II DPRD Purwakarta juga disebut akan menggelar rapat internal bersama pihak terkait guna memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Menurut Aan, pemerintah daerah perlu memiliki gambaran yang lebih konkret mengenai kebutuhan LPG di setiap wilayah, termasuk desa yang belum memiliki pangkalan.

Sementara itu, Pertamina sebelumnya telah memberikan arahan agar kebutuhan masyarakat di wilayah yang belum memiliki pangkalan dicarikan solusi melalui mekanisme distribusi yang memungkinkan, termasuk mencari pihak yang bersedia membuka pangkalan.

LPKSM Putra Siliwangi meminta persoalan tersebut tidak berhenti sebagai hasil audiensi.

Evaluasi, kata Aan, perlu melibatkan seluruh mata rantai distribusi, mulai dari pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, agen hingga pangkalan.

“Yang menjadi persoalan bukan hanya kuotanya, tetapi bagaimana distribusinya di lapangan agar tepat sasaran dan masyarakat mendapatkan haknya,” pungkas Aan.

Kini bola berada di tangan pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi. Sebab, ketika satu wilayah disebut kebanjiran LPG sementara wilayah lain masih kekurangan bahkan tanpa pangkalan, persoalan pemerataan menjadi pertanyaan yang tak bisa diabaikan.

• bodong