Ratusan Warga Demo di Purwakarta, Tolak GKPS Cikopo, Dugaan Proses Izin Tidak Sesuai Aturan

Foto : Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Purwakarta (AMP) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, Jumat (9/10/2026).

Okejabar.com - Purwakarta | Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Purwakarta (AMP) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, Kamis (8/10/2026). 

Mereka menolak rencana pembangunan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, dengan alasan dugaan ketidakpatuhan terhadap prosedur perizinan pendirian rumah ibadah.

Tuntut Pembatalan Rekomendasi Izin

Perwakilan massa sekaligus Kuasa Hukum Warga Cikopo, Elyasa Budianto, menjelaskan penolakan berpusat pada dugaan pelanggaran Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 9 dan 8 Tahun 2006. AMP menuntut:

- Pembatalan rekomendasi FKUB dan Kemenag Kabupaten Purwakarta

- Verifikasi ulang validitas daftar warga yang menyetujui pembangunan, warga klaim 47 menolak, 28 menyetujui

- Pemerintah memastikan kepatuhan regulasi agar tidak memicu ketegangan sosial

Pemkab: Sesuai Aturan, Tidak Dipercepat Juga Tidak Dihambat

Penjabat Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menegaskan posisi netral pemerintah.

 "Kami tidak akan menghambat, tidak memperlambat, dan tidak mempercepat. Semuanya harus berjalan sesuai aturan. Jika syarat lengkap dan sah, tidak ada alasan menolak. Jika belum sah, tidak boleh diteruskan," ujarnya.

Ia juga menjelaskan jemaat telah beribadah di lokasi tersebut selama sekitar tiga tahun, dan persyaratan kuota minimal jemaat kini dilaporkan telah terpenuhi. 

Pemerintah berjanji memverifikasi keberatan warga secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku.

Polisi: Situasi Aman, Kedepankan Pendekatan Humanis

Kapolres Purwakarta melalui Kasi Humas IPTU Tini Yutini menyatakan pengamanan berjalan tertib dan aman. 

"Aspirasi didengarkan, namun ketertiban tetap dijaga. Kami utamakan pendekatan komunikasi dan mediasi," katanya. 

Aksi kemudian bergerak tertib menuju kantor Kemenag Kabupaten Purwakarta untuk menyampaikan tuntutan serupa. (***)