HANI 2026, Martin Poerwadinata Serukan Perang Total Melawan Narkoba

Foto : H. Martin Poerwadinata, SH

Okejabar.com - Karawang | Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026 tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial. Di tengah masih maraknya peredaran gelap narkotika yang mengancam masa depan generasi muda, penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berintegritas dinilai menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai kejahatan narkotika.

Hal itu disampaikan lawyer senior Kabupaten Karawang, H. Martin Poerwadinata, S.H., pada Jumat (26/6/2026). Mengusung tema "Pergerakan Kolektif Bersih dari Narkoba, Mewujudkan Generasi Merah Putih yang Berdaulat dan Berintegritas Jauh dari Narkoba", Martin mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak sekadar menyuarakan perang terhadap narkoba, tetapi benar-benar memperkuat komitmen melalui penegakan hukum yang objektif, independen, dan bebas dari intervensi.

Menurutnya, narkotika bukan hanya persoalan kriminal biasa, melainkan ancaman nyata terhadap kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. 

Karena itu, setiap proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan atas tekanan opini ataupun kepentingan tertentu.

"Perang terhadap narkoba harus dimenangkan dengan hukum yang berintegritas. Penegakan hukum yang profesional tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan adil, transparan, dan menghormati hak asasi setiap warga negara," tegas Martin.

Sebagai salah satu praktisi hukum senior di Karawang, Martin menegaskan bahwa advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. 

Peran advokat bukan untuk menghalangi proses hukum, melainkan memastikan setiap orang memperoleh hak atas pembelaan sebagaimana dijamin konstitusi dan prinsip equality before the law.

Menurutnya, profesionalisme seorang advokat diukur dari kemampuannya memberikan pendampingan hukum berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan membenarkan perbuatan yang melanggar hukum.

"Advokat wajib menjaga marwah profesi dengan menjunjung tinggi kode etik. Memberikan pembelaan adalah amanat undang-undang, sedangkan memastikan keadilan ditegakkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparat penegak hukum," ujarnya.

Martin juga mengingatkan bahwa pemberantasan narkotika tidak akan efektif jika hanya mengandalkan penindakan. Negara harus memperkuat langkah-langkah preventif melalui edukasi hukum, pembinaan keluarga, pengawasan lingkungan, hingga sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, akademisi, advokat, dan masyarakat.

Ia menilai, tingginya angka penyalahgunaan narkoba menjadi alarm bahwa pendekatan represif saja belum cukup. Pencegahan harus dilakukan secara masif agar generasi muda tidak menjadi korban sekaligus pelaku kejahatan narkotika.

"Negara hukum yang kuat bukan hanya mampu menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mampu mencegah masyarakat terjerumus ke dalamnya. Ketika hukum ditegakkan secara profesional, independen, dan berintegritas, kepercayaan publik akan tumbuh, sehingga perang melawan narkotika dapat berjalan lebih efektif," katanya.

Momentum HANI 2026, lanjut Martin, harus menjadi refleksi bersama bahwa pemberantasan narkotika merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa. 

Ia berharap budaya taat hukum terus diperkuat agar Indonesia mampu melahirkan Generasi Merah Putih yang sehat, berkarakter, berintegritas, dan terbebas dari ancaman narkotika.

"Melawan narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tugas seluruh elemen bangsa. Tanpa integritas, keberanian, dan kolaborasi, cita-cita mewujudkan Indonesia yang aman dan bebas narkotika akan sulit tercapai," pungkasnya.

• Surya