Map "Bupati Karawang" di Rumah Eks Kepala BGN Disorot, Aep: "Itu Surat Pengajuan SPPG Untuk Warga"

Foto : Bupati Karawang, Aep Syaepuloh

Okejabar.com - Karawang | Kemunculan map bertuliskan "Bupati Karawang" yang terekam kamera saat tim Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kediaman mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sempat memicu beragam spekulasi di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, akhirnya angkat bicara. Ia membenarkan bahwa map yang menjadi sorotan publik tersebut memang miliknya. 

Namun, Aep menegaskan isi dokumen dalam map itu tidak terkait persoalan hukum, melainkan surat resmi pengajuan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Kabupaten Karawang.

"Iya, map itu adalah surat pengajuan dari kita karena Karawang masih kekurangan SPPG untuk kategori B3. Jadi apa salahnya? Salinan suratnya juga ada di saya," kata Aep seperti dikutip dari Suarapubliknews. 

Menurutnya, kebutuhan SPPG di Karawang masih sangat besar. Saat ini, daerah yang dipimpinnya masih kekurangan sekitar 147 unit SPPG yang dibutuhkan untuk melayani kelompok B3, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting, khususnya di wilayah terpencil dan berkategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Aep menjelaskan, pengajuan tersebut dilakukan setelah mendapat arahan dari Deputi BGN pada April lalu. Saat itu, portal pendaftaran online untuk program tersebut telah ditutup sehingga pemerintah daerah diminta mengajukan proposal secara langsung.

"Kita memang sangat memerlukan SPPG untuk B3 dan wilayah 3T. Karena waktu itu portal pendaftaran sudah ditutup, Deputi BGN menyarankan agar mengajukan surat. Nah, surat itulah yang kita kirimkan," ujarnya.

Meski kebutuhan riil mencapai ratusan unit, Pemkab Karawang baru mengajukan 12 dapur SPPG yang dianggap paling mendesak.

"Kebutuhannya memang banyak, tetapi yang kita ajukan baru 12 dapur yang sangat prioritas. Sampai sekarang juga belum ada tindak lanjut pasca-insiden kemarin," ungkapnya.

Aep menilai keberadaan map bertuliskan "Bupati Karawang" di rumah pejabat pusat bukanlah sesuatu yang aneh. Sebagai kepala daerah, ia mengaku kerap mengirimkan berbagai proposal dan dokumen kepada kementerian maupun lembaga negara untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Karawang.

"Itu hal yang wajar. Bukan hanya ke BGN, saya juga mengajukan proposal ke Danantara terkait penanganan sampah, ke Kementerian PUPR terkait pagar laut, dan ke Kemensos untuk program Sekolah Rakyat. Map-nya sama, tujuannya juga sama, yaitu memperjuangkan kebutuhan masyarakat Karawang," tegasnya.

Di tengah keterbatasan anggaran daerah dan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), Aep berharap seluruh usulan yang telah diajukan kepada pemerintah pusat dapat segera direalisasikan.

"Kami berharap semua pengajuan yang sudah disampaikan bisa segera terwujud. Karena dengan keterbatasan anggaran daerah saat ini, bantuan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.

• np