Hadiri Pelantikan AMPETRA Jabar, Gus Imam Tekankan Percepatan WPR dan IPR Demi Kesejahteraan Penambang

Foto : Kegiatan deklarasi dan pelantikan pengurus baru DPW AMPETRA Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Mohamad Toha, Kompleks Kodiklat TNI Angkatan Darat, Bandung, Minggu (19/7/2026).

Okejabar.com - Bandung | Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional Indonesia (AMPETRA) Jawa Tengah, Gus Imam, menegaskan pentingnya penguatan organisasi di daerah sebagai ujung tombak dalam memperjuangkan legalitas dan kesejahteraan penambang rakyat.

Hal itu disampaikan saat menghadiri deklarasi dan pelantikan pengurus baru DPW AMPETRA Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Mohamad Toha, Kompleks Kodiklat TNI Angkatan Darat, Bandung, Minggu (19/7/2026).

Kehadiran Gus Imam menjadi simbol penguatan konsolidasi antardaerah dalam mengawal implementasi kebijakan pemerintah di sektor pertambangan rakyat. 

Menurutnya, sinergi lintas provinsi diperlukan agar perjuangan masyarakat penambang tradisional memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada mereka.

"DPW memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi penambang rakyat dengan pemerintah. Karena itu, pengurus di daerah harus aktif mengawal berbagai program, khususnya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), agar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Gus Imam.

Ia menilai masih banyak penambang rakyat yang membutuhkan pendampingan untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aktivitasnya. 

Legalitas, menurutnya, menjadi fondasi penting agar aktivitas pertambangan rakyat berlangsung secara aman, tertib, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gus Imam juga mengajak seluruh jajaran pengurus AMPETRA Jawa Barat yang baru dilantik untuk bergerak cepat melakukan sosialisasi, pendampingan, dan membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

"Kita harus terus menyuarakan program pemerintah terkait penambangan rakyat. Tujuan akhirnya adalah memperkuat ekonomi kerakyatan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para penambang beserta keluarganya," ujarnya.

Pelantikan pengurus DPW AMPETRA Jawa Barat turut dihadiri Ketua Umum DPP AMPETRA Heri Gunawan Sattar serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

Prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan deklarasi, penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan, dan penandatanganan nota kesepahaman sebagai komitmen bersama dalam memperkuat organisasi serta mengawal pengelolaan pertambangan rakyat yang legal, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

• irf