Menhut Raja Antoni BKO-kan 5.000 ASN Kehutanan, 700 Dikerahkan ke Kalbar Tangani Karhutla

Foto : Menhut Raja Antoni saat mengecek langsung lokasi karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).

Okejabar.com - Kalbar | Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah prioritas. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan atau BKO ke enam provinsi yang dinilai membutuhkan penguatan penanganan karhutla.

Langkah tersebut diambil menyusul kondisi karhutla yang masih dinamis sekaligus memastikan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan karhutla benar-benar berjalan di lapangan.

Menhut Raja Antoni menyampaikan hal itu usai mengecek langsung lokasi karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).

Raja Antoni mengatakan kedatangannya ke Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut permintaan Presiden Prabowo untuk memastikan seluruh instruksi pemerintah dalam penanganan karhutla dilaksanakan secara optimal.

“Saya hadir di Kalimantan Barat hari ini diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan apa yang menjadi perintah beliau berjalan dengan baik,” kata Raja Antoni.

Menurut dia, penanganan karhutla membutuhkan gerak cepat dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah tidak ingin kondisi di lapangan berkembang menjadi lebih luas akibat keterbatasan personel maupun lambannya respons terhadap titik api.

Dari total 5.000 ASN yang disiapkan untuk diperbantukan, sekitar 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Pulau Kalimantan.

Sementara khusus Kalimantan Barat, Kementerian Kehutanan akan mengerahkan 700 ASN yang berasal dari daerah-daerah dengan tingkat dampak karhutla relatif lebih rendah.

“Khusus untuk di Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini,” ujarnya.

Penguatan personel tersebut dilakukan karena perkembangan titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan penuh agar setiap indikasi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.

Raja Antoni mengapresiasi sinergi TNI, Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan serta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla, baik melalui operasi darat maupun udara.

Berdasarkan pemantauan terakhir yang disampaikannya, jumlah hotspot di Kalimantan Barat telah mengalami penurunan signifikan.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah bersama-sama, akhirnya pada hari ini, sekali lagi per malam kemarin, angka hotspot di Kalimantan Barat sisa 28 saja,” ungkapnya.

Meski angka hotspot menurun, Raja Antoni mengingatkan kondisi tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. Perubahan cuaca dan kondisi lapangan dapat menyebabkan titik panas kembali meningkat dalam waktu singkat.

Karena itu, pemerintah memilih memperkuat personel sekaligus menjaga kesiapsiagaan di wilayah rawan.

Kebijakan BKO 5.000 ASN Kehutanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat respons terhadap karhutla sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan.

Khusus Kalimantan Barat, pengerahan 700 ASN diharapkan mampu memperkuat personel yang selama ini bekerja menangani karhutla dan memastikan penanganan tidak berhenti hanya ketika jumlah hotspot menurun.

Pemerintah menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan berkelanjutan. Penurunan hotspot menjadi kabar positif, tetapi pengawasan tetap harus diperketat untuk mencegah api kembali meluas.

• Rls