Deni Ruhyana Bongkar Riwayat Pergantian Posisi di Desa Sukaluyu, Minta Pemeriksaan Tak Tebang Pilih

Foto :

Okejabar.com - Karawang | Polemik terkait status dan aktivitas Deni Ruhyana dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Sukaluyu, Kabupaten Karawang, mendapat tanggapan langsung dari pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan.

Deni Ruhyana menyampaikan hak jawab dan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang berkembang sekaligus meminta agar persoalan tersebut dilihat secara utuh, berimbang, dan tidak langsung diarahkan pada kesimpulan adanya pelanggaran administrasi.

Deni menegaskan, dirinya menghormati fungsi pers sebagai kontrol sosial serta hak masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun, ia meminta setiap pemberitaan yang menyangkut dirinya maupun Pemerintah Desa Sukaluyu tetap mengedepankan verifikasi, konfirmasi, keberimbangan, serta prinsip praduga tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.

“Saya tidak meminta untuk dibela. Saya hanya meminta agar fakta diperiksa secara utuh,” tegas Deni kepada media ini, Rabu (2/9).

Persoalan SK dan Aktivitas di Lapangan

Deni mengakui terdapat kondisi di mana dokumen atau SK berkaitan dengan posisi tertentu tercatat atas nama Dean. Namun, dalam praktik di lapangan, dirinya cukup banyak membantu menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan posisi tersebut.

Menurut Deni, keterlibatannya di lapangan tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai bentuk pelanggaran administrasi maupun maladministrasi.

Ia menyebut keterlibatannya dilatarbelakangi pemahaman terhadap kondisi masyarakat, penguasaan wilayah, serta pengalaman dalam membantu pekerjaan pemerintahan di tingkat lingkungan.

Deni juga membantah jika aktivitas tersebut dilakukan secara diam-diam. Menurutnya, keberadaannya di lapangan telah diketahui dan dikomunikasikan dengan Pemerintah Desa Sukaluyu.

Karena itu, apabila terdapat pihak yang mempertanyakan legalitas maupun mekanisme terkait aktivitas tersebut, Deni mempersilakan dilakukan pemeriksaan langsung terhadap dokumen SK, struktur perangkat desa, administrasi pemerintahan desa, serta pihak-pihak yang mengetahui proses tersebut.

“Kalau persoalan administrasi memang hendak diperiksa, silakan diverifikasi langsung. Lihat SK, struktur perangkat desa, administrasi desa, dan pihak-pihak yang mengetahui prosesnya,” ujarnya.

Minta Pemeriksaan Tak Tebang Pilih

Deni juga menyoroti sejarah pergantian pihak yang sebelumnya menjalankan fungsi serupa.

Ia menyebut, sebelum dirinya aktif menjalankan aktivitas di lapangan, terdapat pihak lain, termasuk SH, yang sebelumnya menjalankan fungsi tersebut.

Namun, berdasarkan informasi yang menurutnya juga perlu diklarifikasi, dokumen SK yang pernah menjadi dasar sebelumnya disebut bukan atas nama SH, melainkan atas nama Malik.

Atas dasar itu, Deni meminta apabila persoalan administrasi hendak diperiksa, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan menggunakan standar yang sama terhadap seluruh periode serta pihak yang pernah menjalankan posisi tersebut.

Menurut dia, persoalan administrasi seharusnya tidak hanya dipersoalkan setelah terjadi pergantian pihak tertentu.

“Jangan sampai pemeriksaan hanya dilakukan ketika terjadi pergantian, sementara periode sebelumnya tidak pernah menjadi persoalan. Kalau memang ada yang harus diperiksa, periksa secara menyeluruh dan gunakan standar yang sama,” kata Deni.

Pertanyakan Mengapa Polemik Terus Bergulir

Deni mengaku tidak bermaksud menuduh pihak tertentu memiliki kepentingan.

Namun, ia mempertanyakan mengapa persoalan tersebut selama kurang lebih tiga tahun tidak menjadi polemik besar, tetapi kemudian kembali mencuat setelah terjadi pergantian dan terus dikaitkan dengan berbagai pihak.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu dilihat secara objektif agar publik dapat mengetahui apakah persoalan yang sebenarnya terjadi memang murni berkaitan dengan administrasi atau terdapat persoalan lain yang belum dikomunikasikan secara terbuka.

Deni menegaskan dirinya siap memberikan penjelasan serta menunjukkan batas kewenangan dan kapasitasnya dalam aktivitas di lapangan.

Ia juga menyatakan siap menghadapi proses pemeriksaan apabila memang diperlukan.

“Kritik saya terima. Pemeriksaan saya siap hadapi. Klarifikasi saya siap berikan. Yang saya harapkan hanya satu, pemberitaan dan penilaian dilakukan berdasarkan fakta yang lengkap dan berimbang.” jelasnya.

Jangan Berkembang Menjadi Konflik Personal

Deni berharap polemik tersebut tidak berkembang menjadi konflik personal maupun kepentingan politik yang justru dapat mengganggu pelayanan pemerintahan desa.

Menurut dia, Pemerintah Desa Sukaluyu masih memiliki pekerjaan yang lebih besar, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan berbagai kebutuhan warga.

Ia juga mengajak seluruh pihak yang memiliki persoalan dengan kepala desa maupun pihak tertentu untuk menyelesaikannya melalui komunikasi terbuka.

“Kalau memang ada ketidaksukaan terhadap kepala desa atau persoalan personal dengan pihak tertentu, jauh lebih baik duduk bersama, berbicara secara terbuka dan mencari solusi daripada membiarkan persoalan terus berkembang melalui narasi yang dapat merugikan banyak pihak,” ujarnya.

Deni kemudian menyampaikan sebuah ungkapan Sunda sebagai penutup sikapnya terhadap polemik tersebut.

“Mun ceuk Sunda mah, ulah kamarang-kamanting. Kalau ada persoalan, jangan saling melempar dan memperbesar masalah. Mari duduk bersama, klarifikasi, dan selesaikan dengan kepala dingin.” pungkasnya.

Deni menegaskan dirinya menghormati media, masyarakat, pengamat, maupun pihak-pihak yang melakukan fungsi pengawasan.

Namun, sebagai pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan, ia menilai dirinya memiliki hak untuk memberikan penjelasan agar publik memperoleh perspektif yang lebih lengkap.

Ia kembali menegaskan bahwa apabila ditemukan kesalahan administrasi, persoalan tersebut seharusnya diperbaiki melalui mekanisme yang berlaku.

Sebaliknya, ia meminta agar persoalan yang masih dapat diverifikasi dan diklarifikasi secara administratif tidak serta-merta berkembang menjadi stigma bahwa Pemerintah Desa Sukaluyu secara keseluruhan mengalami persoalan administrasi. (***)