Perubahan APBD 2026 Disahkan, Bupati Bogor: "Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan Tuntas Sebelum Akhir Tahun"

Foto : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor menyepakati persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu (30/9/2026). (Istimewa)

Okejabar.com - Bogor | Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor menyepakati persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu (30/9/2026). 

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyambut baik keputusan tersebut, menegaskan setiap rupiah yang disesuaikan akan langsung menggenjot pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Belanja daerah yang diperbarui diprioritaskan untuk penuntasan hingga akhir tahun:

- Infrastruktur: pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang

- Insentif guru pendidikan agama Islam

- Dukungan kejuaraan: Porda Jawa Barat 2026 dan Peparpeda Jawa Barat 2026

"Seluruh perubahan anggaran ini kita arahkan ke program prioritas dan belanja wajib yang harus tuntas sebelum Desember 2026. Tidak ada yang tertunda," tegas Rudy.

Delapan Raperda Masuk Jalur Pembahasan

Agenda Paripurna sekaligus menyepakati perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 yang memuat 8 rancangan peraturan daerah:

5 Raperda prakarsa Pemerintah:

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

2. Perubahan APBD 2026

3. APBD 2027

4. Perubahan Pengelolaan Barang Milik Daerah

5. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati–Wakil Bupati 2029

3 Raperda inisiatif DPRD:

1. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

2. Pembangunan Ketahanan Keluarga

3. Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Transformasi Parkir Digital & Sinergi Pemerintahan

Bupati Rudy juga meminta dukungan DPRD untuk penguatan anggaran Tahun 2027 guna mewujudkan sistem parkir digital bertahap di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, menggantikan sistem karcis konvensional demi transparansi dan efisiensi pendapatan daerah.

Ia menegaskan: pembangunan tidak bisa dijalankan sendirian. "Undang-Undang mengatur pemerintahan daerah satu paket eksekutif dan legislatif harus berjalan beriringan. Kita kolaborasi, kita layani masyarakat bersama-sama," ujarnya.

Kesepakatan ini menegaskan komitmen bersama: setiap kebijakan anggaran maupun regulasi lahir dari keselarasan tujuan, kemaslahatan warga Kabupaten Bogor. (*)