FK3I Tegas Tolak Proyek PLTP Geotermal di Jawa Barat, Ancam Gelar Aksi Besar

Foto: Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) menegaskan penolakannya terhadap rencana pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) geotermal. (Ist)

Okejabar.com - Bandung | Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) menegaskan penolakannya terhadap rencana pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) geotermal di sejumlah kawasan pegunungan di Jawa Barat. 

Beberapa wilayah yang masuk dalam target pembangunan di antaranya Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, Gunung Papandayan Barat, dan Gunung Tangkuban Parahu.

FK3I meminta pemerintah segera menghentikan sementara seluruh aktivitas proyek hingga rencana pembangunan tersebut benar-benar dipahami publik secara terbuka dan menyeluruh.

Menurut FK3I, pendekatan yang dilakukan pihak pengembang selama ini justru dinilai memicu keresahan masyarakat. Mereka menuding adanya pola pendekatan pragmatis dengan melibatkan organisasi masyarakat (Ormas) serta aparat penegak hukum (APH) untuk meredam penolakan warga.

“Kami melihat upaya pengembang melakukan pendekatan pragmatis dengan melibatkan Ormas dan APH. Hal ini bukan mendidik masyarakat agar melek pembangunan, tetapi justru menimbulkan antipati dan ketidakpercayaan publik,” ujar Dedi Kurniawan.

Selain itu, FK3I juga menyoroti komitmen pengembang terhadap warga terdampak proyek, terutama terkait transparansi pemberian biaya kerohiman kepada masyarakat yang lahannya terdampak maupun yang hingga kini belum menerima kompensasi.

Dedi menegaskan bahwa FK3I akan melakukan langkah-langkah penolakan secara terbuka terhadap proyek PLTP tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan membentuk tim pendampingan bagi warga yang menolak pembangunan serta menyiapkan aksi massa ke pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

“FK3I mutlak akan melakukan proses penolakan pembangunan ini. Kami akan membentuk tim pendampingan warga dan melakukan upaya pemberhentian proyek melalui aksi ke pemerintah, sekaligus mempertanyakan komitmen pemerintah daerah hingga pemerintah desa terkait dana bagi hasil ke depan,” tegasnya.

FK3I menilai proyek panas bumi di kawasan pegunungan berpotensi menimbulkan dampak ekologis dan sosial jika tidak dilakukan secara transparan serta tanpa persetujuan masyarakat secara utuh. 

Mereka mendesak pemerintah membuka seluruh dokumen kajian lingkungan dan memastikan tidak ada tekanan terhadap warga yang menyampaikan penolakan.

• np