Krisis Sampah Bandung Raya Memuncak, Tokoh Jabar Desak Legok Nangka Segera Beroperasi dan Sarimukti Ditutup

Foto : Kaukus Ketokohan Jawa Barat mendesak pemerintah segera mengoperasikan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka serta menutup Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sarimukti yang dinilai sudah tidak layak dipertahankan. (Ist)

Okejabar.com - Bandung | Krisis sampah yang terus membelit Bandung Raya dan sejumlah wilayah di Jawa Barat kembali mendapat sorotan keras dari kalangan tokoh masyarakat. Kaukus Ketokohan Jawa Barat mendesak pemerintah segera mengoperasikan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka serta menutup Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sarimukti yang dinilai sudah tidak layak dipertahankan.

Desakan tersebut mengemuka dalam Sarasehan Lingkungan dan Kehutanan bertajuk “Bapak Langit, Ibu Bumi” yang digelar di Grand Asrilia Hotel Convention & Restaurant, Kota Bandung, Kamis (5/6/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Pemerhati lingkungan sekaligus Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), Eka Santosa, menegaskan bahwa persoalan sampah di Jawa Barat telah memasuki fase darurat dan membutuhkan langkah luar biasa dari pemerintah.

Menurutnya, TPPAS Legok Nangka yang sejak lama diproyeksikan menjadi solusi pengelolaan sampah regional harus segera dioperasikan. Terlebih, proyek tersebut telah menelan investasi yang sangat besar.

“Legok Nangka sah sebagai tempat pengelolaan sampah regional Jawa Barat. Karena itu harus segera dioperasikan, mengingat anggaran yang telah dikeluarkan mencapai sekitar Rp1,7 triliun,” ujar Eka.

Tidak hanya itu, Kaukus Ketokohan Jawa Barat juga mendorong penghentian operasional TPS Sarimukti dan mengembalikan kawasan tersebut menjadi hutan yang memiliki fungsi ekologis penting bagi lingkungan.

Eka bahkan menyatakan dukungannya apabila masyarakat melalui lembaga berbadan hukum menempuh jalur hukum atau class action guna mendorong penutupan Sarimukti.

“Kami mendukung apabila dalam kondisi darurat sampah ini ada lembaga berbadan hukum yang melakukan class action sehingga TPS Sarimukti dapat ditutup dan kawasan tersebut dikembalikan menjadi hutan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Kaukus Ketokohan Jawa Barat mengeluarkan lima rekomendasi strategis untuk mengatasi persoalan sampah yang dinilai semakin mengkhawatirkan. 

Salah satu poin penting adalah meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan sampah di Bandung Raya dan Jawa Barat karena persoalan tersebut telah berkembang menjadi kondisi darurat yang memerlukan penanganan cepat, terpadu, dan berkelanjutan.

Kaukus juga menilai terdapat kelemahan serius dalam tata kelola persampahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut disebut turut berkontribusi terhadap krisis sampah yang kini terjadi di sejumlah daerah.

Atas dasar itu, berbagai elemen masyarakat sipil disebut mulai mempertimbangkan langkah hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap persoalan yang tak kunjung terselesaikan.

Selain mendesak pemerintah, forum tersebut juga mengajak masyarakat untuk aktif mengurangi produksi sampah sejak dari sumbernya. 

Langkah yang didorong meliputi pemilahan sampah rumah tangga, pengomposan, penggunaan kembali barang yang masih layak pakai, hingga pengolahan sampah mandiri guna mengurangi beban tempat pembuangan akhir.

Sarasehan ini dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI Dr. Ir. Kasan, M.M., mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, serta pengusaha Agung Suryamal.

Namun, forum tersebut juga diwarnai kritik terhadap minimnya kehadiran pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya.

Ketua Panitia Sarasehan, Ujang Fahpulwaton, mengaku menyayangkan ketidakhadiran para birokrat dan kepala daerah yang telah diundang untuk membahas solusi krisis sampah.

“Padahal kami telah mengundang semua stakeholder, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya. Masyarakat yang tidak memiliki kewenangan justru memiliki keinginan kuat menyelenggarakan diskusi besar demi menyelesaikan persoalan sampah yang tak kunjung tuntas,” katanya.

Menurut Ujang, panitia juga berharap kehadiran para mantan gubernur, mantan bupati, mantan wali kota, kepala daerah aktif, hingga unsur legislatif. Namun dari kalangan kepala daerah, hanya mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada yang hadir.

“Ini cukup aneh. Mereka seolah tidak mau berdiskusi soal sampah bersama kami. Justru Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Pak Kasan, datang langsung dari Jakarta dan mengapresiasi kegiatan ini,” ujarnya.

Kaukus Ketokohan Jawa Barat menilai percepatan operasional Legok Nangka menjadi kunci keluar dari ancaman darurat sampah yang selama bertahun-tahun membayangi Bandung Raya. 

Tanpa langkah konkret dan keberanian mengambil keputusan, krisis sampah dikhawatirkan akan terus berulang dan menimbulkan dampak lingkungan yang semakin besar.

• np