Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Komitmen Antikorupsi Yang Pernah Diucapkan Kini Jadi Sorotan

Foto : Gedung KPK Jakarta. (Ist)

Nuansametro.com - Pemalang | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, diamankan dalam operasi yang digelar pada Rabu (29/7/2026), menambah daftar OTT yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.

Kabar penangkapan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Saat dimintai konfirmasi, ia membenarkan bahwa Anom Widiyantoro termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

"Iya benar, Mas," ujar Fitroh seperti dilansir dari Jurnallugas.com, Rabu (29/7/2026).

Meski demikian, KPK masih menutup rapat detail perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut. Hingga kini, penyidik belum mengungkap siapa saja pihak lain yang turut diamankan, dugaan tindak pidana korupsi yang sedang didalami, maupun barang bukti yang telah disita.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. 

Dalam kurun waktu tersebut, penyidik akan melakukan pemeriksaan intensif, mengumpulkan alat bukti, serta memutuskan apakah perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan penetapan tersangka.

OTT terhadap Bupati Pemalang menjadi perhatian publik karena hanya berselang sekitar satu tahun setelah KPK menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pada 16 Juni 2025, Anom Widiyantoro bersama jajaran Pemkab Pemalang hadir di Gedung Merah Putih KPK dalam agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih. 

Dalam pertemuan itu, KPK memetakan sejumlah sektor yang dinilai paling rawan terhadap praktik korupsi, yakni penganggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, serta tata kelola sumber daya manusia.

Kala itu, Anom menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Ia bahkan menyatakan bahwa kasus korupsi yang pernah menjerat Bupati Pemalang periode 2021–2025, Mukti Agung Wibowo, harus menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur pemerintah daerah.

"Kejadian sebelumnya menjadi pelajaran bagi kami untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami semakin sejalan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Anom dalam rapat koordinasi tersebut.

Pernyataan tersebut kini kembali menjadi sorotan publik setelah Anom justru terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah juga belum mengumumkan konstruksi perkara, nilai barang bukti yang disita, maupun pasal yang akan disangkakan.

Publik kini menantikan konferensi pers resmi KPK yang diperkirakan akan digelar setelah proses pemeriksaan awal selesai dan status hukum para pihak yang terjaring OTT ditetapkan.