Pimpin JWI Jabar, Faisal Haris Tegaskan Kebebasan Pers Harus Berjalan Bersama Tanggung Jawab

Foto : Pertemuan jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) JWI di Hotel Astika, Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat, Jumat (21/8/2026) malam.

Okejabar.com - Bandung | Faisal Haris dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Jawa Barat masa bakti 2026–2030. Penetapan tersebut menjadi momentum baru bagi organisasi wartawan itu untuk memperkuat profesionalisme, kompetensi, etika, sekaligus perlindungan hukum bagi para anggotanya.

Keputusan tersebut dibahas dalam pertemuan jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) JWI di Hotel Astika, Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat, Jumat (21/8/2026) malam.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum JWI Maxmillian A.X. Apituley, Sekretaris Jenderal Lindayani Ritonga, serta Pembina Yusuf. Dalam forum itu, Faisal menyampaikan gagasan dan arah kepemimpinannya untuk membawa JWI Jawa Barat menghadapi tantangan dunia pers yang semakin kompleks.

Faisal menilai penguatan marwah jurnalisme tidak cukup hanya dengan membangun struktur organisasi. Menurutnya, JWI Jawa Barat harus menjadi ruang peningkatan kualitas wartawan melalui tiga pilar utama, yakni kompetensi intelektual, penegakan konstitusi profesi, dan perlindungan hukum yang terukur.

“Nantinya JWI tidak sekadar sebagai wadah berhimpun, melainkan sebagai mesin transformasi yang mengarahkan anggotanya menuju standar profesionalisme tingkat tinggi,” ujar Faisal.

Kompetensi Wartawan Jadi Prioritas

Faisal menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu agenda utama kepemimpinannya. Kompetensi dan sertifikasi wartawan dinilai penting untuk memastikan produk jurnalistik memiliki kualitas sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, wartawan tidak cukup hanya menguasai teknik penulisan berita. Seorang jurnalis juga harus memahami tanggung jawab sosial, etika profesi, serta konsekuensi hukum dari setiap informasi yang dipublikasikan.

“Pembangunan mekanisme pengembangan Sumber Daya Manusia yang terintegrasi menjadi prioritas absolut,” tegasnya.

JWI Jawa Barat, lanjut Faisal, akan mendorong peningkatan literasi regulasi dengan memperkuat pemahaman anggota terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Prinsip verifikasi, independensi, keberimbangan dan akurasi juga harus menjadi standar yang tidak boleh ditawar dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Kita ingin wartawan JWI Jawa Barat memiliki kompetensi dan sertifikasi yang baik, sehingga setiap pemberitaan tetap berada dalam koridor etika jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Tegas Tolak Wartawan Abal-Abal

Faisal juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan integritas wartawan. Menurutnya, kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap kode etik.

Ia menegaskan, JWI Jawa Barat tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi praktik jurnalistik yang menyimpang.

“Wartawan dituntut independensi mutlak dan akurasi yang teruji. Wartawan diwajibkan melakukan pengujian informasi yang ketat guna menghindari pencampuran fakta dengan opini yang menghakimi,” jelas Faisal.

Ia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak privasi, transparansi, serta mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan dalam pemberitaan.

Dalam konteks perlindungan profesi, JWI Jawa Barat berkomitmen memberikan advokasi, konsultasi, dan pendampingan hukum kepada anggota yang menjalankan tugas jurnalistik secara benar dan sesuai ketentuan.

Namun, perlindungan tersebut bukan berarti memberikan kekebalan terhadap pelanggaran.

“Kita akan melindungi wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya, tetapi pada saat yang sama kita juga harus memastikan anggota memahami dan menaati kode etik. Kebebasan pers harus berjalan bersama tanggung jawab,” tegasnya.

Faisal secara terbuka menyatakan bahwa JWI Jawa Barat tidak akan menjadi tameng bagi “wartawan abal-abal” maupun praktik jurnalistik yang menyimpang dari kaidah profesi.

Baginya, perlindungan hukum merupakan bentuk penghargaan atas profesionalisme dan kepatuhan terhadap etika, bukan imunitas untuk melakukan pelanggaran.

Dengan mandat kepemimpinan periode 2026–2030, Faisal Haris membawa JWI Jawa Barat pada agenda yang lebih tegas: meningkatkan kompetensi, memperkuat integritas, menegakkan etika, sekaligus menjaga marwah pers di tengah derasnya arus informasi dan tantangan disrupsi media.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjadikan JWI Jawa Barat bukan sekadar organisasi profesi, tetapi juga wadah yang mendorong lahirnya wartawan profesional, berintegritas, independen, dan bertanggung jawab kepada publik. (*)